34.Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi pemerintah pusat dan daerah. Wewenang pemerintah daerah dalam pengel

34.Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi pemerintah pusat dan daerah. Wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan kekuasaan negaradiantaranya ....
A.mengurusi masalah kepercayaan atau agama yang dianut.
B.menangani masalah pajak
C.mencampuri hubungan internasional
D.memilih pimpinan dan mengelolah aparatur daerah
E.mengambil SDA yang tersedia secara besar-besaran

35.Pada saat ini, sering timbul permasalahan baru yang dasar hukumnya di indonesia masih belum ada maka dari itu DPR merancang sebuah UU untuk menjadi penegak dari masalah tersebut yang akan disahkan oleh presiden dan apratur negara. dalam hal ini fungsi dari DPR merupakan fungsi ....
A.eksekutif
B.yudikatif
C.prerogatif
D.legislatif
E.interpelasi

36.Di era reformasi penerapan sistem sentralisasi dan desentralisasi telah diatur
di dalam undang-undang. Melalui desentralisasi, otonomi yang diberikan pusat kepada daerah diharapkan akan memicu tercapainya pemerataan pembangunan. Sebagai pengelola otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki hak dan kewajiban. Yang termasuk hak pemerintahan daerah selaku pengelola otonomi daerah adalah....
A.melestarikan kesenian daerah
B.menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor
C.membuat susunan tata ruang untuk daerah
D.menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
E.menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sawah bagi orang desa

37.Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbuka. Hal ini mengandung makna, bahwa....
A.pemerintahan menjadikan LSM sebagai mitradan pengontrol kebijakan
B.pemerintah melaksanakan komunikasi vertikal dengan masyarakat
C.semua rahasia negara wajib diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat
D.pemerintah membatasi pers sebagai pusat informasi yang dikendalikan
E.pemerintahan dijalankanuntuk menciptakan kesejahteraan rakyat

38.Negara Kesatuan Republik Indonesiapernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer.Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah:
A.Presiden sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan.
B.Presiden sebagai kepala Negara sedangkan kepala Pemerintahan dipegang perdana menteri
C.kabinet diangkat dan diperhentikan Presiden.
D.kabinet bertanggung jawab pada presiden.
E.Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

39.Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif di negara Indonesia.Contoh kewenanganyang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusiadalah....
A.memilih anggota Komisi Yudisial
B.menyelenggarakan Peradialan Pidana
C.memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
D.menguji undang-undangterhadap Undang-undangDasar
E.menguji Peraturan Pemerintah terhadap undang-undang

40.Menurut Pasal 18 UUD NRI tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah
propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut menunjukkan Indonesia adalah negara ....
A.kesatuan dengan sistem sentralisasi
B.serikat dengan kewenangan daerah yang luas
C.kesatuan denag sistem desentralisasi
D.kesatuan dengan sistem pembagian kekuasaan antardaerah
E.otonomi dengan memperhatiakan kekhususannya daerah masing-masing