Bagaimana upaya yang harus dilakukan apabila apbd terjadi defisit

ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi defisit, antara lain,
pertama, menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya secara tepat, yang salah satu sumbernya sisa tender.

Kedua, menjual aset daerah dengan persetujuan dewan perwakilan daerah

Ketiga, mengajukan pinjaman kepada pihak lain (utang) dan persetujuan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. 

Keempat, mengurangi biaya kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak, seperti uang perjalanan dinas, biaya rapat, biaya makan minum.

Kelima, mengurangi tunjangan tambahan penghasilan PNS, khususnya pada yang punya eselon. Pemberian tunjangan tersebut harus berpedoman pada PP No 105/2000 Pasal 29 Ayat 2 yang bunyinya, ”PNS daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, mengurangi tenaga non-PNS/tenaga honor, sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor: 814/169/SJ, 10 Januari 2013, tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, berdasarkan PP No 48/2005, dan telah diubah dengan PP No 43/2007 dan terakhir diubah dengan PP No 56/2012, tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.