Berikut yang bukan merupakan program dari politik etis adalah

Program dari Politik Etis yang dibawa oleh Ratu Wilhelmina diantaranya Irigasi, Imigrasi, dan Edukasi.

Penjelasan:

Politik Etis atau Politik Balas Budi merupakan suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda bertanggung jawab secara moral bagi kesejahteraan rakyat pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik yang disammpaikan oleh wartawan Pieter Brooshooft dan politikus C.Th. van Deventer terhadap sistem tanam paksa. Kritik ini membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib para rakyat yang terbelakang. Para pendukung gagasan ini merasa prihatin dengan kondisi sosial dan budaya yang menahan rakyat pribumi. Mereka mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya membebaskan diri dari belenggu sistem feodal dan mengembangkan diri.

Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta menyampaikan kritik tersebut dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda pada tanggal 17 September 1901. Ia menegaskan bahwa pemerintah Belanda mendapatkan panggilan moral dan hutang budi terhadap rakyat pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program meliputi:

1. Irigasi, yakni membangun dan memperbaiki sistem pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
2. Imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi atau berpindah dari daerah padat ke daerah yang penduduknya sedikit.
3. Edukasi, yakni memperluas bidang pengajaran dan pendidikan.

Kebijakan tersebut adalah upaya serius dari pemerintah kolonial Belanda untuk membuat program pembangunan ekonomi di daerah tropis. Namun, kebijakan tersebut gagal disebabkan oleh dua masalah yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda. Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program politik etis tidak pernah cukup untuk mencapai tujuannya, akibatnya banyak pejabat kolonial yang merasa kecewa dengan kemungkinan mencapai kemajuan. Kedua, program edukasi atau pendidikan dari politik etis memberikan kontribusi yang relevan bagi Kebangkitan Nasional Indonesia, menghasilkan tenaga yang berintelektual untuk mengatur dan menyuarakan keberatan mereka terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Akibatnya, banyak kalangan yang menganggap politik etis bertentangan dengan kepentingan Belanda.

Pelajari lebih lanjut:

1. Penyimpangan Politik Etis: https://brainly.co.id/tugas/1464964
2. Pergerakan Nasional: https://brainly.co.id/tugas/26892702

----------------------------------------------------------        

Detail jawaban  

Kelas: 11

Mapel: Sejarah

Bab: Bab 7 - Politik Etis dan Pergerakan Nasional

Kode: 11.3.7

#AyoBelajar