upaya menumpas pemberontakan pasca kemerdekaan

Upaya pemerintah dalam menumpas gerakan / pemberontakan PKI di Madiun adalah sebagai berikut:
1.      Pemerintah Indonesia membentuk gerakan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai Panglima Markas Besar Komando Jawa menggantikan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit.
2.      Pemerintah Indonesia menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah yang mencakup Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi Semarang, Pati, dan Madiun.
3.      Pemerintah Indonesia menunjuk Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur.
4.      Pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan – kekuatan tantara nasional Indonesia yang didukung oleh kepolisian untuk menumpas kaum pemberontak PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pembahasan panjang:
Upaya pertama pemerintah untuk menumpas pemberontakan / gerakan PKI Madiun adalah dengan secepatnya membentuk Gerakan Operasi Militer yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution berhubung Panglima Besar Sudirman yang sedang sakit kal itu. Gerakan Operasi Militer penumpasan pemberontakan PKI Madiun ini merupakan operasi gabungan antara pasukan. Divisi III Siliwangi,dari Jawa Barat, Brigade Jawa Timur, serta Brigade Jawa Tengah.
Dalam operasi gabungan itu, Divisi III Siliwangi dipimpin Kolonel Ali Sadikin dan Mayor Achmad Wiranata Kusuma, Brigade Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Surachman, serta Brigade Jawa Tengah dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Dimana, serangan terhadap pemberontak PKI Madiun dilancarkan pada tanggal 19 September Tahun 1948 hingga akhirnya berhasil dipadamkan pada tanggal 30 September 1948.
 
Dalam upaya mengatasi keadaan yang gawat darurat terkait gerakan pemberontakan PKI Madiun, pemerintah juga mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi Semarang, Pati, dan Madiun. Lalu melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman, pemerintah juga memerintahkan Kolonel Gatot Soebroto yang berada di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono berada di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan kekuatan tentara nasional Indonesia yang didukung oleh  kepolisian untuk menumpas gerakan pembenrontakan PKI Madiun. Namun, dalam upaya menumpas gerakan pemberontakan PKI Madiun ini, pemerintah Indonesia mengalami sedikit hambatan dikarenakan sebagian besar pasukan tantara nasional Indonesia harus menjaga garis demarkasi dengan pihak Belanda.
 
Pemerintah melalui tentara nasional Indonesia akhirnya berhasil merebut kembali seluruh kota Madiun pada tanggal 30 September Tahun 1948. Karena sudah terdesak, Musso sebagai pemimpin gerakan pemberontakan PKI Madium akhirnya memutuskan melarikan diri ke luar kota. Namun tentara dari pemerintah berhasil mengejar Muso hingga kemudian ditembak. Sedangkan pemimpin lainnya yakni Amir Syarifuddin berhasil ditangkap di hutan Ngrambe, Grobogan, daerah Puwadadi. Amir Syarifuddin  kemudian dihukum mati oleh pemerintah Indonesia. Demikian akhir dari upaya pemerintah dalam menumpas gerakan pemberontakan PKI Madiun.

Latar belakang gerakan pemberontakan oleh PKI Madiun sendiri disebabkan oleh  karena kejatuhan Kabinet Amir Syarifudin. Karena jatuhnya cabinet yang dipimpinnya, Amir Syarifudin berkolaborasi dengan Musso dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat. Tujuan dari Front Demokrasi Rakyat adalah menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila hingga kemudian mengubah ideologinya menjadi ideologi komunis.
 
Berikut di bawah ini adalah tindakan yang dilakukan PKI pada masa itu untuk menjatuhkan pemerintahan, yakni :
1.      Melakukan berbagai propaganda anti pemerintahan yang sedang berkuasa
2.      Menyebarkan berbagi isu negative / fitnah
3.      Membenturkan tokoh – tokoh politik satu sama lain
4.      Mendalangi aksi mogok di Delanggu yang dilakukan oleh kalangan buruh dan petani.
5.      Menciptkan kekacauan di wilayah Surakarta
6.      Melakukan penculikan dan pembunuhan tokoh–tokoh politik di daerah Madiun dan sekitarnya